Evaluasi UKP4 Harus Dibuka ke Publik

Ilustrasi
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan bersedia membuka hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tentang kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kepada publik.

Melalui cara itu, publik mempunyai kesempatan untuk memberikan penilaian dan mendiskusikannya. "Kalaupun nanti ada reshuffle kabinet maka publik dapat memahami," ujar Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute Alfan M Alfian ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (5/1/2010).

Dia meyakini hasil evaluasi kinerja menteri selama satu tahun ini akan berujung kepada reshuffle. Setidaknya, hal itu didasarkan atas penilaian sejumlah kalangan yang menilai kinerja kabinet selama satu tahun belum efektif. Lagipula reshuffle bukan hal baru dalam kepemimpinan SBY.

"Reshuffle merupakan suatu keniscayaan. Bahkan reshuffle juga pernah terjadi pada era SBY- Jusuf Kalla," ujar Alfan.

Meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, Alfan mengingatkan agar hak itu digunakan secara objektif dengan menjadikan kinerja sebagai dasar penilaian para menteri, termasuk hasil evaluasi UKP4.

Namun, Alfan enggan untuk memberikan penilaian terhadap siapa saja menteri yang kinerjanya belum optimal. "Saya tidak ingin menilai kinerja menteri a atau b. Yang jelas, reshuffle itu harus mendorong pemerintahan SBY mernajalan secara efektif," tuturnya.

Diketahui, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan evaluasi kinerja kabinet diperkirakan selesai 2 sampai 3 hari ke depan. Evaluasi itu juga memverifikasi data yang didasarkan atas pelaksanaan 369 rencana aksi KIB II tahun 2010.

Alfan tidak menampik faktor politik menjadi pertimbangan Presiden dalam memutuskan perombakan. Pasalnya, kabinet SBY-Boediono sangat ditopang oleh kekuatan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

"Saya percaya reshuffle ada, tapi saya yakin SBY akan tetap menjaga keseimbangan politik," ujarnya.